Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas 2021

Browser dianjurkan menggunakan Mozzila Firefox

LEMBAR KERJA EVALUASI ZI

17 Jun

 

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

 
Tahun : 2021
PENILAIAN Bobot Jawaban Nilai % Keterangan
A. PROSES (60) 60   58,77 97,95%  
  I. MANAJEMEN PERUBAHAN 8   8 100,00%  
    1 Tim Kerja (1) 1   1 100,00%  
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?   YA 1 SK Pembentukan Tim ZI PN Purwokerto tindak lanjut catatan dari evaluator : sudah ada undangan dan dokumen laporan pembentukan tim WBK dan riwayat hidup
      b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?   A 1 Undangan rapat Pembentukan Tim ZI Notulen rapat pembentukan Tim ZI Berita Acara Pembentukan Tim ZI tindak lanjut catatan dari evaluator : sudah ada Dokumen Berita Acara Pemilihan Tim ZI dan Riwayat hidup anggota ZI
    2 Rencana Pembangunan Zona Integritas (2) 2   2 100,00%  
      a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?   YA 1   Dokumen Rencana kerja / Rencana Aksi Pembangunan ZI masing-masing area
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?   A 1   Dokumen Target Prioritas Area I Tindak lanjut catatan dari evaluator :1. Dokumen Rencana Aksi yang berisi Prioritas2. Dokumen Laporan pelaksanaaan kegiatan penyusunan targetprioritas3. Keputusan tentang rencana pembangunan zona integritas dan target prioritas
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?   A 1   Foto Sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
    3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) 2   2 100,00%  
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?   A 1   Laporan Realisasi Masing-Masing Area
      b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas   A 1  

*TINDAK LANJUT ATAS CATATAN EVALUATOR
Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembangunan ZI Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi ZI Daftar Absensi rapat monitoring dan evaluasi ZI
Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembangunan ZI Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi ZI Daftar Absensi rapat monitoring dan evaluasi ZI bulan Maret

      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?   A 1   Formulir MONEV pelaksananaan Rencana aksi / Rencana kerja *TINDAK LANJUT ATAS CATATAN EVALUATOR LAPORAN TINDAK LANJUT MONEV ATAS PEMBANGUNAN ZI
    4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (3) 3   3 100,00%
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?   YA 1   Absensi Pimpinan Foto Pelaksanaan Apel
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?   A 1   SK Agen Perubahan Foto Rencana Aksi Agen Perubahan TINDAK LANJUT ATAS CATATN EVALUATOR UNDANGAN RAPAT, DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN, RIWAYAT HIDUP DAN REKAM JEJAK AGEN PERUBAHAN, KONTRIBUSI AGEN PERUBAHAN THD UNIT KERJA
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?   A 1   Undangan, Notulen, Berita acara pelatihan kerja dengan BSI Sosialisasi E-Court se Karesidenan TINDAK LANJUT ATAS CATATAN EVALUATOR REKAP ABSENSI PEGAWAI
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?   A 1   Notulen dan Foto Tandatangan Komitmen Bersama
  II. PENATAAN TATALAKSANA 7   7 100,00%  
    1 Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (2) 2   2 100,00%  
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi   A 1   Peta Bisnis Proses Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB SOP Bagian Kepaniteraaan SOP Bagian Kesekretariatan SOP E Court SOP PTSP SOP Aplikasi Inyong, AplikasiRika, SOP COVID-19 SOP Pelayanan Posbakum, SO{ Keterbukaan Informasi, SOP Disabilitas
      b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan   A 1   SK Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Sebagaimana Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan oleh Hakim (SK Penunjukan Hakim P
      c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi   A 1   SK Tim Monev SOP Rapat Monev SOP Kepaniteraan PN Purwokerto: Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulen Rapat, Foto, Laporan Monev SOP Kepaniteraan Rapat Monev SOP Kesekretariatan PN Purwokerto: Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulen Rapat, Foto, Laporan Monev 
    2 E-Office (4) 4   4 100,00%  
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?   A 1   Capture LLK Elektronik, MISS, SIPP, SKP, Siwareg, INYONG (Tindak Lanjut Catatan Evaluator)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?   A 1   Aplikasi PTSP surat, Aplikasi Komdanas, Aplikasi MIS, Aplikasi SAIBA, Aplikasi SAS, Aplikasi E-Rekon, Aplikasi Om Span, Aplikasi GPP, Aplikasi SIKEP, Aplikasi SIWAS, Aplikasi Whatsapp Grup, Aplikasi Inyong (Notifikasi)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?   A 1   Panggilan Sidang melalui audio, Antrian PTSP, LCD Pengumuman (untuk publik, untuk bagian-bagian), E-Court, Eraterang, Website, SILAPER, Aplikasi Inyong (Informasi Pengadilan), Aplikasi Rika (Notifikasi Perkara), Instagram, Facebook
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?   A 1  

SK Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi
Rapat Monev terhadap Penggunaan TI (Undangan, Daftar hadir, Notulensi, Foto, Laporan Monev)
Maintenance system updating bulanan
Laporan Hakim Pengawasan Bidang PTIP (terkait dengan monitoring aplikasi-aplikasi layanan Informasi) dan Laporan Bulanan Sub Bagian PTIP,
Dokumen Laporan Hasil Monev TI ( TIndak Lanjut Catatan Evaluator)

    3 Keterbukaan Informasi Publik (1) 1   1 100,00%
      a. a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan   A 1  

SK (Penunjukan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID), Penunjukan Petugas Meja Informasi, Petugas PTSP, Penunjukan Tim Pengelola Website, Tim Satgas Pengisian Data pada Aplikasi SIPP, Penunjukan Tim Pengelola dan Penanggung Jawab Aplikasi Inyong, Penggunaan Fasilitas Aplikasi Inyong, Pemegang HP PTSP On Call Kembang Desa, Penunjukan Tim Pengelola dan Penanggung Jawab Aplikasi Rika, Penggunaan Fasilitas Aplikasi Rika, Petugas Informasi dan Aplikasi)
Penerapan (Meja PTSP, Website (anggaran), aplikasi Inyong)

      b. b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik   A 1   TINDAK LANJUT ATAS CATATAN EVALAUTOR Laporan Tahunan PPID Laporan Monev Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik LAPORAN TINDAK LANJUT MONEV KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
  III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 10   9,23 92,30%  
    1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi (0,5) 0,5   0,5 100,00%  
      a. a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?   YA 1   Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Penunjukan Tim Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Purwokerto.

Peta Jabatan Pengadilan Negeri Purwokerto kelas I B
Dokumen Analisa Jabatan pada Pengadilan Negeri Purwokerto.
Monitoring dan Evaluasi Analisa Beban Kerja pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Dokumen proyeksi kebutuhan pegawai Pengadilan Negeri Purwokerto

      b. b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?   A 1  

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Purwokerto,
Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai Pengadilan Negeri Purwokerto,
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Penerimaan dan Evaluasi Tenaga Kontrak/PPNPN pada Pengadilan Negeri Purwokerto.
Dokumen Perekrutan PPNPN Tahun 2020,
SK CPNS Penempatan Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2021,
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Penempatan PNS dan Honorer di Kepaniteraan Perdata.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Penempatan PNS dan Honorer di Kepaniteraan Hukum.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Penempatan PNS dan Honorer di Kepaniteraan Pidana.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Penempatan PNS di Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Penempatan PNS dan Honorer di Sub Bagian Umum dan Keuangan.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Penempatan PNS di Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

      c. c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?   YA 1   Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai Hasil Rekruitmen Dokumen Evaluasi PPNPN
    2 Pola Mutasi Internal (1) 1   1 100,00%  
      a. a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?   YA 1   Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Pembentukan Tim Baperjakat. Dokumen Baperjakat. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Pemindahan Pegawai/Mutasi antar Ruangan.
      b. b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?   A 1   Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Pembentukan Tim Baperjakat pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK Jabatan Pegawai
      c. c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?   YA 1   Monitoring dan Evaluasi Mutasi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Pembentukan Tim Baperjakat pada Pengadilan Negeri Purwokerto Dokumen Baperjakat
    3 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (2,5) 2,5   2,22 89,00%  
      a. a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?   YA 1   Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat/Training Need Analysis pada Pengadilan Negeri Purwokerto. Dokumen Analisis Jabatan Pengadilan Negeri Purwokerto.
      b. b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?   B 0,67   Dokumen Rencana Bimbingan Teknis Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2021. Dokumen Analisa Jabatan pada Pengadilan Negeri Purwokerto.
      c. c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan   A 1   Dokumen Data Kesenjangan Kompetensi Pegawai Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB
      d. d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.   B 0,67   Surat Tugas Mengikuti Pelatihan Panggilan Peserta Pelatihan
      e. e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?   A 1   Surat Tugas Mengikuti Pelatihan. Panggilan Peserta Pelatihan. Dokumen Rencana Bimbingan Teknis Tahun 2021. Dokumen Rencana Pelaksanaan Kerja Sama Tahun 2021. TINDAK LANJUT ATAS CATATAN EVALUATOR: Surat Usulan Pengikutsertaan Pelatihan. Daftar Pegawai yang Telah Mengikuti DIklat
      f. f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?   A 1   Dokumen Monitoring dan Evaluasi Hasil Diklat TINDAK LANJUT ATAS CATATAN EVALUATOR: Dokumen Monitoring dan Evaluasi Hasil Diklat Periode Sebelumnya.
    4 Penetapan Kinerja Individu (4) 4   4 100,00%  
      a. a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi   A 1  

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2021
Dokumen Pakta Integritas Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2021
Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2021
Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2020
TINDAK LANJUT ATAS CATATAN EVALUATOR:
Dokumen Sasaran Kinerja Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2021.
Dokumen Sasaran Kinerja Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2021.

      b. b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya   A 1  

Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2020
TINDAK LANJUT ATAS CATATAN EVALUATOR:
Dokumen Sasaran Kinerja Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2020 (Dalam Pelaporan dan Masih dalam Proses Penandatanganan oleh Direktur Jenderal Badilum)

      c. c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik   A 1   Data Monitoring dan Evaluasi Kinerja Hakim melalui SIPP Tahun 2021 Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Purwokerto kelas IB Tahun 2020 Dokumen Penilaian Capaian Kinerja Bulanan Pegawai Pengadilan Negeri Purwokerto
      d. d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).   YA 1  

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Pemberian Reward dan Punishment bagi Pemberi dan Penerima Layanan Publik pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Reward dan Punishment bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Pembentukan Tim Reward dan Punishment
Berita Acara Penilaian Pemberian Reward dan Punishment
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Pemberian Reward kepada Hakim, Pegawai, dan PPNPN
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Penunjukan Tim Penilai Role Model dan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Surat Tugas Tim Penilai Role Model dan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Dokumen Penilaian Role Model dan Agen Perubahan
Penetapan Role Model
Penetapan Agen Perubahan
Dokumen Penilaian Capaian Kinerja Bulanan Pegawai Pengadilan Negeri Purwokerto

    5 Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (1,5) 1,5   1,01 67,00%  
      a. a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan   B 0,67  

Berita Acara Ikrar Bersama Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Kerja pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Ketentuan Jam Kerja pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Surat Izin Keluar Hakim dan Pegawai
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Penunjukan sebagai Petugas Keamanan/Ketertiban pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Pembentukan Tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS) pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Dokumen Sosialisasi Whistleblowing System

    6 Sistem Informasi Kepegawaian (0,5) 0,5   0,5 100,00%  
      a. a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.   A 1   Dokumen Pemutakhiran Data SIKEP Pengadilan Negeri Purwokerto
  IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS 10   9,79 97,90%  
    1 Keterlibatan Pimpinan (5) 5   5 100,00%  
      a. a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan   A 1  

Dokumen Rapat Penyusunan RKAKL 2022
Usulan RKAKL DIPA 2022
SK Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB Tahun 2020-2024
SK Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024
SK Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024
Dokumen Rapat penyusunan Reviu Renstra 2020-2024

      b. b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja   A 1

SK Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2021
Dokumen Rapat Sosialisasi Penetapan / Perjanjian Kinerja

      c. c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala   A 1   Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja dalam rapat bulanan dan Monev Capaian atas Perjanjian Kinerja
    2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) 5   4,79 95,88%  
      a. a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada   YA 1   Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2021, Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Purwokerto Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Purwokerto Laporan Triwulan Perjanjian Kinerja 2020, Laporan Triwulan PErjanjian Kinerja tahun 2021
      b. b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil   YA 1  

Reviu Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2021,
SK Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2021
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

      c. c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)   YA 1   Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 SK Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Reviu Indikator Utama (IKU) Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB Tahun 2021
      d. d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time)   A 1   Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 SK Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Reviu Indikator Utama (IKU) Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB Tahun 2021
      e. e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu   YA 1   Dokumen Pengiriman Laporan SAKIP ke tingkat banding (Surat Pengantar Penyampaian Dokumen SAKIP, dan bukti pengiriman), Screenshoot Uplod Dokumen SAKIP ke e-SAKIP Reviu Dokumen SAKIP (PKT, Renstra, IKU, RKT, Rencana Aksi, LKJIP)
      f. f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja   A 1   *TINDAK LANJUT ATAS CATATAN EVALUATOR* Dokumen LKJIP 2020 Laporan Realisasi Anggaran setiap bulan LHE SAKIP TAHUN 2019 &TAHUN 2020
      g. g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja   TIDAK 0,67   Sertifikat Pelatihan Akuntansi Pemerintahan Sertifikat Bendahara Penerimaan Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Program Kerja Surat Permohonan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Penyusun Dokumen SAKIP
      h. h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten   A 1  

Sertifikat Pelatihan Akuntansi Pemerintahan
Sertifikat Bendahara Penerimaan
Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Program Kerja

Surat Permohonan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Penyusun Dokumen SAKIP, SK Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2021
SK Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB
SK Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB Tahun 2020-2024

  V. PENGUATAN PENGAWASAN 15   14,75 98,33%  
    1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3   3 100,00%  
      a. a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi   A 1   Public Campaign kepada lingkungan sekitar Pengadilan Public Campaign melalui Banner Dokumen Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
      b. b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan   A 1   SK Tim Gratifikasi Laporan Gratifikasi Bukti Pengiriman LHKPN Inovasi Implementasi pengendalian gratifikasi (penataan ruang, pintu masuk, papan larangan, Capture Kamera Pengawas, Capture Audiogratifikasi, MoU Unwiku)
    2 Penerapan SPIP (3) 3   2,75 91,75%  
      a. a. Telah dibangun lingkungan pengendalian   A 1   SK Petunjuk Pelaksanan SPIP SK Satuan Tugas SPIP Dokumen Rapat SPIP SK-SK yang berkaitan dengan pengendalian; Inovasi Pembangunan Lingkungan Pengendalian Keterangan : EVIDEN TELAH DITAMBAHKAN INOVASI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
      b. b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan   B 0,67   Dokumen Manajemen Resiko dan Tabel Analisa Resiko dari tiap-tiap bidang, Dokumen Rapat Manajemen Resiko (undangan, notulen, foto, dan daftar hadir)
      c. c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi   A 1   Laporan Pengendalian Resiko Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Dokumen Audit Internal Simulasi Penanganan bahaya (Huru SK-Kebijakan terkait pengendalian Inovasi Meminimalisir Resiko Keterangan : EVIDEN TELAH DITAMBAHKAN LAPORAN PENGENDALIAN RESIKO
      d. d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait   A 1   Dokumen Sosialisasi mengenai Perma 7, 8, dan 9 tahun 2016
    3 Pengaduan Masyarakat (3) 3   3 100,00%  
      a. a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan   A 1   Inovasi Kanal Pengaduan Masyarakat Capture SIWAS SK Petugas Pengaduan SOP Tentang Pengaduan Foto Petugas Pengaduan Keterangan : EVIDEN TELAH DITAMBAHKAN INOVASI KANAL PENGADUAN MASYARAKAT
      b. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat   100 1   Laporan Bulanan Pengaduan Masyarakat SK Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
      c. c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat   A 1 Lap Monev beserta eviden Rapat Monitoringnya
      d. d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti   A 1 Lap Laporan Tindak Lanjut Hasil Monev bulan Januari 2021
    4 Whistle-Blowing System (3) 3   3 100,00%
      a. a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?   YA 1 Dokumen Rapat Sosialisasi Whistle Blowing System (Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi Foto)
      b. b. Whistle Blowing System telah diterapkan   A 1   Inovasi Whitle Blowing System Pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK KPN Tentang Pembentukan tim pengelola WBS SK KPN Petugas Meja Pengaduan dan Penujukan Operator Aplikasi Siwas MA Keterangan : EVIDEN TELAH DITAMBAHKAN INOVASI WHISTLE BLOWING SYSTEM PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
      c. c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System   A 1   Laporan Monev beserta Eviden Rapatnya
      d. d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti   A 1   Laporan Tindak Lanjut Hasil Monev beserta eviden tindak lanjutnya
    5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3   3 100,00%  
      a. a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama   A 1   Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Purwokerto
      b. b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi   A 1   Dokumen Rapat Sosialisasi Benturan Kepentingan (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi Foto)
      c. c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan   A 1   Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK Tentang Satgas Benturan kepentingan
      d. d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan   A 1   Laporan Monev Benturan Kepentingan beserta eviden Rapat Monevnya,
      e. e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti   A 1   Laporan Tindak Lanjut Hasil Monev beserta eviden tindaklanjutnya
    6 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai 0   0 %  
      a. a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)   B     25 25
      b. b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)   B     18 18
  VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 10   10 100,00%  
    1 Standar Pelayanan (3) 3   3 100,00%  
      a. a. Terdapat kebijakan standar pelayanan   A 1   Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadila
      b. b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan   A 1   SK Penunjukan Hakim Hubungan Masyarakat (Humas) pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK Penunjukan Tim Pengelola e
      c. c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan   A 1   SOP Pelaksanaan Standar Pelayanan PTSP SK Penunjukan Petugas PTSP, SK Stuktur PTSP SK Penunjukan Hakim Pengawas PTSP SK Standar Pelayanan Penerapan E-COURT Monev Standar Pelayanan Tindak Lanjut Catatan dari Evaluator : Penambahan SK Disabilitas, SOP Disab
      d. d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP   A 1   Rapat Evaluasi Perbaikan Pelayanan: Undangan, Notulen, Daftar Hadir, dan Dokumentasi SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rapat Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Negeri Purwokerto: Undangan, Notulen, Daftar Hadir, dan Dokumentasi
    2 Budaya Pelayanan Prima (4) 4   4 100,00%  
      a. a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima   A 1   Sosialisasi Pelayanan Prima: Undangan, Notulen, Daftar Hadir, dan Dokumentasi
      b. b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media   A 1   SK Penunjukan Tim Pengelola dan Penanggung Jawah Aplikasi Inyong SK Penggunaan Fasilitas Aplikasi Inyong pada Pengadilan Negeri Purwokerto Aplikasi Inyong, Alur Gugatan Sederhana, Brosur, Meja Informasi, Website Pengadilan Negeri Purwokerto, e-Court Corne
      c. c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar   A 1   SK Tim Reward dan Punishment pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK Penunjukan Tim Penilai Role Model dan Agen Perubahan Berdasarkan Kriteria Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Purwokerto Rapat Penentuan Calon Role Model dan Agen Perubahan: Undangan, Not
      d. d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi   A 1   SK Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK Penunjukan Hakim Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK Penunjukan Petugas Meja Inzage SK Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu
      e. e. Terdapat inovasi pelayanan   A 1   Antrian PTSP, Bangku Prioritas, Monitor Jadwal Sidang, Ruang Laktasi, Ruang Mediasi, Ruang Teleconference, Ruang Sidang Anak, Ruang Tamu Terbuka, Toilet DIfabel, e-Court, SIWAS, Direktori Putusan, Mall Pelayanan Publik, Aplikasi Rika, Pemisahan Jalur Peng
    3 Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan (3) 3   3 100,00%  
      a. a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan   A 1   TINDAK LANJUT ATAS CATATN EVALUATOR Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Laporan Indeks Persepsi Korupsi Mesin Indeks Kepuasan Masyarakat SK Susunan Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat SK Susunan Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi
      b. b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka   A 1   Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Website
      c. c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat   A 1   1. Rapat Tindak Lanjut atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat: Undangan, Notulen, Daftar Hadir, dan Dokumentasi 2. Laporan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
TOTAL PENGUNGKIT 60 58,77 97,95%
                   
B. HASIL (40) 40   38,08 95,20%  
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20   19,78 98,90%  
    a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15) 15 3,92 14,78 98,50% Nilai IPAK Juli-Desember 2020, Triwulan 2021 & Lap Tindak Lanjut Survey IPAK
    b. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5) 5 100 5 100,00% TLHP PENGAWASAN PT JATEN, TLHP ATAS CHR BAWAS, TLHP HAWASBID
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20) 20   18,3 91,50%  
    a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20) 20 3,66 18,30 91,50% Nilai IKM periode Juli-Desember 2020, Triwulan 2021 & Lap Tindak Lanjut Survey IKM
TOTAL HASIL 40   38,08 95,20%  
 
Nilai Pembangunan ZI 100   96,85 96,85%