Cek List APM PN Purwokerto

Browser dianjurkan menggunakan Mozzila Firefox

CEK LIST APM PN PURWOKERTO

29 Jul

 

NO           AREA             PENILAIAN                                                                  A
                                                            (100%)

1

KETUA 59060c190cbeef0acff9a657

Manual Mutu :
- Struktur TIM  PMPN       
- TUSI 
- Sasaran Mutu
- Kebijakan  mutu 
- Peta Proses Bisnis 
2
KETUA
1. Dokumen SAKIP
a.  Indikator Kinerja Utama (IKU)
b.  Rencana Strategis (RENSTRA)
c.  Recana Kinerja Tahunan (RKT)
d.  RENJA - RKAK/L
e.  Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
f.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
    (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi :
    Target X 100%)
2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan
3 KETUA Indikator Kinerja Utama (IKU)  IKU telah menggambarkan fungsi utama
(core business)  dan telah di review
Dibuktikan dengan data dukung berupa :
- Dokumen IKU
- Dokumen rapat (undangan, daftar hadir)
4 KETUA Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 1. RENSTRA telah menyajikan Indikator
     Kinerja Utama (IKU), tujuan dan
     sasaran organisasi
2. RENSTRA telah berorientasi pada hasil.
    (dibuktikan dengan data dukung)
5 KETUA Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 1. RKT telah sesuai dengan Indikator
     Kinerja Utama (IKU)
2. RKT telah digunakan sebagai acuan
    dalam penyusunan anggaran / RKA dan
    Perjanjian Kinerja.
   (dibuktikan dengan data dukung)
6 KETUA Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 1. Penyusunan LKjIP  melibatkan seluruh
    unsur pimpinan
2. LKjIP telah menyajikan evaluasi dan
    analisis atas capaian kinerja
3. LKjIP  telah disampaikan tepat  waktu
4. LKjIP telah disosialisasikan di satker
    masing-masing
7
KETUA
Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP 
8 KETUA Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya 1. Sudah disosialisasikan
2. Absensi sudah diterapkan sesuai
    dengan format Perma No. 7 tahun 2016
    baik secara manual maupun Finger print atau  
    elektronik (menyesuaikan dengan sikon)
3. Surat izin keluar kantor, surat cuti, izin
    keluar negeri, surat tugas, surat cuti
    sakit sudah diterapkan sesuai dengan
    format Perma No. 7 tahun 2016
4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
    ditindaklanjuti persemester
9 KETUA Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya 1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan
     dengan data dukung berupa notulen
     rapat)
2. Sudah melakukan pembinaan dan
    pengawasan melekat
3. Sudah dimonitoring dan evaluasi
4. Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk
    pemberian peringatan, sanksi atau
    penghargaan
10 KETUA Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing System) Di Makhamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. 1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan
     dengan data dukung berupa notulen
     rapat)
2. Sudah melengkapi sarana pengaduan.
     antara lain:
     a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs
         Mahkamah Agung;
     b. layanan pesan singkat/SMS;
     c. surat elektronik (e-mail);
     d. faksimile;
     e. telepon;
     f. meja Pengaduan;
     g. form pengaduan; dan/atau
     h. kotak Pengaduan.
3. Sudah dimonitoring dan evaluasi setiap bulan
4. Sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Perma Nomor  9 Tahun 2016
11 KETUA Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik Sudah ada SK pembagian tugas, sudah dilaksanakan dan koordinasi berjalan dengan baik sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1988 
12 KETUA Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait. 1. Sudah ada SK penunjukkan Hakim
     Pengawas Bidang
2. Sudah ada jadwal pengawasan
3. Ada bukti laporan pengawasan
4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
    ditindaklanjuti
13 KETUA AREA 1 ZI Manajemen Perubahan  1. Tim kerja yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup dan Notulen Rapat Pembentukan
2. Dokumen rencana pembangunan ZI
3. Pemantauan/Monitoring dan evaluasi
    pembangunan WBK/WBBM di setiap area per bulan
4. Program kerja untuk Perubahan pola
    pikir dan budaya kerja
5. SK Penetapan Role Model KPN
14 KETUA Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 1. Struktur ZI sudah dibentuk
2. Masing masing area sudah membuat
    rencana kegiatan dan jadwal
3. Sudah melaksanakan penilaian mandiri
    LKE ZI lengkap dengan data dukung
4. Seluruhnya terdokumentasi
15 KETUA Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas 1. Monitoring dilakukan Secara Berkala
    setiap sebulan sekali
2. Laporan Hasil Pelaksanaan masing
   masing Renaksi yang telah dilaksanakan
3. Evaluasi dan Tindak Lanjut
4. Terdokumentasi
16 KETUA Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014) 1. Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian
2. Penilaian meliputi :                                                                                  
     - Daftar Riwayat Hidup dan Rekam Jejak
       Kandidat Agen Perubahan                                                       
     - Rencana/Program Perubahan yang
       Spesifik, Terukur, Logis dalam periode
       waktu yang jelas     
     - Kedisiplinan, kemampuan komunikasi,
       tanggung jawab dan inovasi                                            
3. SK Penetapan Agen Perubahan
4. Ada berita acara penilaian
5. Pemilihan dilaksanakan setiap tahun
17 KETUA Penetapan Role Model (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014)
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas
1. Ada SK penetapan Role Model yang ditetapkan oleh Tim ZI (Area 1)
2. KPN ditetapkan sebagai Role Model di Pengadilan Negeri
3. Selalu diperbarui setiap penggantian pimpinan
4. KPN sebagai role model sudah mendorong kedisiplinan, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja di satkernya dengan program yang terukur
5.Terdokumentasi dengan baik
18 KETUA Penandatanganan Pakta Integritas 1. Sudah dilaksanakan sesuai PERMENPAN No.
     52 Tahun 2014 dan Surat Sekma NO.
     131/1/SEK/KU.01/6/2016
2. Sudah diperbarui setiap tahun
3. Pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang
    berlaku
4. Terdokumentasi dengan baik
19 KETUA AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana 1. SOP lengkap dan sudah di Monitoring dan
     Evaluasi setiap tahun
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
    pembangunan ZI
3. E-office dan ada inovasi
4. Keterbukaan informasi publik (web update,
    papan pengumuman/monitor biaya - biaya
    perkara, standar pelayanan pengadilan
   diinformasikan)
5. Kondisi Before dan After terdokumentasi
    dengan baik
20 KETUA AREA 3 ZI Penataan SDM 1. Perencanaan kebutuhan pegawai
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
    pembangunan ZI
3. Pola mutasi internal
4. Pengembangan pegawai berbasis
    kompetensi
    - Penetapan kinerja individu
    - SIKEP
    - Aturan disiplin
5. Kondisi Before dan After terdokumentasi
    dengan baik
21 KETUA AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas 1. Keterlibatan pimpinan ( pimpinan terlibat
    dalam penyusunan perencanaan ( Renstra,
    IKU, RKT, RKAKL ) penetapan ( PKT ), LKJIP
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
    pembangunan ZI
3. Pengelolaan Akuntabilitas ( renstra, IKU, RKT,
    RKAKL ) penetapan ( PKT ), monev, LKJIP
4. Terdokumentasi dengan baik
5. Kondisi Before dan After terdokumentasi
    dengan baik
22 KETUA AREA 5 Penguatan Pengawasan 1. Pengendalian gratifikasi sudah dimonev
    (data dukung)
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
    pembangunan ZI
3. Penerapan SPIP (MR)
4. Sarana pengaduan masyarakat
5. Whistleblowing system/ sudah dibentuk Tim
    penanganan pengaduan dan sudah bekerja
    dengan baik (dibuktikan dengan data dukung)
6. Pelaksanaan benturan kepentingan
7. Monev sudah dilaksanakan
8. Kondisi Before dan After terdokumentasi
    dengan baik
23 KETUA Pelaporan E-LHKPN 1. Sudah dilaksanakan dengan benar
2. Sudah dilaksanakan tepat waktu setiap tahun/
    setiap ada promosi dan mutasi
3. Seluruh tenaga teknis dan pejabat struktural
    sudah melaporkan (100%) per maret setiap
    tahunnya
4. Tanda terima dari KPK sudah di upload
    seluruhnya ke aplikasi SIKEP
24 KETUA Pelaporan E-LHKASN Sudah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu :
- 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan atau
- 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana
  dimaksud tersebut diangkat dalam jabatan,
  mutasi atau promosi atau;
- 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan oleh
  seluruh ASN yang wajib lapor (100%)
25 KETUA Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014) 1. Sudah ada SK Tim dan SK tatacara
     Penanganan Benturan Kepentingan,
2. Sudah disosialisasikan oleh KPN tentang
     Penanganan Benturan Kepentingan
3. Sudah dimonitoring, dievaluasi
4. Sudah ditindaklanjuti
5. Terdokumentasi dengan baik
26 KETUA Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK 1. Sudah ada SK Tim
2. Sudah ada SK tatacara penanganan gratifikasi
3. Sudah disosialisasikan oleh KPN tentang
    pengendalian gratifikasi
4. Sudah dimonitoring, dievaluasi dan
    ditindaklanjuti
5. Terdokumentasi dengan baik
27 KETUA AREA 6 Penguatan Kualitas Pelayanan 1. Standar pelayanan publik
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
    pembangunan ZI
3. Budaya pelayanan prima (PTSP dan petugas
    PTSP) dan inovasi pelayanan
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (IKM)
    dan sudah dimonev
5. Hasil survei harus dapat diakses masyarakat/
    dipublikasikan
6. Kondisi Before dan After terdokumentasi
    dengan baik
28 KETUA Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 1. Standar pelayanan yang memuat unsur -
    unsur  : dasar hukum, persyaratan, prosedur,
    waktu pelayanan, biaya,produk dan
    pengelolaan pengaduan sudah tepat dan
    sudah ditetapkan
2. Sudah disosialisasikan kepada petugas dan pengguna
3. Sudah dilaksanakan
4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
    ditindaklanjuti.
29 KETUA Monitoring Administrasi Biaya Perkara KPN sesuai buku II memerintahkan Panitera secara mendadak untuk  meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara kesesuaian antara pencatatan dibuku jurnal dengan uang yang dibrankas maupun di bank setiap 3 bulan sekali (4x dalam setahun) dan dibuatkan BAP
30 KETUA Penerapan Budaya Kerja
a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dan
    ketepatan penangan perkara)
b. Kedisiplinan
c. Kerjasama
d. 5R dan 3S
e. Peraturan-peraturan baru di lingkungan
    Mahkamah Agung
f. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi
   terhadap penerapan budaya kerja
1. Sudah disosialisasikan
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dimonitoring
4. Sudah di evaluasi
   (dibuktikan dengan data dukung) 
31 KETUA Penetapan Majelis Hakim dan PP 1. Penetapan majelis sudah sepenuhnya
    menggunakan SIPP
2. Penetapan PP sudah sepenuhnya
    menggunakan SIPP
3. Penginputan dalam SIPP diinput 1 X 24 jam
4. Diinput oleh masing-masing pemilik user (Ketua dan Panitera)
32 KETUA Pelaksanaan dan Pengawasan Eksekusi  1.Seluruh permohonan eksekusi sudah terdata pada
    SIPP
2. KPN melakukan monev terhadap pelaksanaan
    permohonan eksekusi setiap 6 bulan       
3. KPN meminta arahan KPT untuk Eksekusi yang tidak
    dapat dilaksanakan   
4. KPN menyurati Pemohon untuk menanyakan
    kelanjutan proses jika dalam waktu 30 hari setelah
    aanmaning tidak ada tindaklanjut dari Pemohon
    Eksekusi, selanjutnya jika berdasarkan jawaban
    Pemohon sudah ditindak lanjuti secara sukarela maka
    diproses sesuai buku pedoman eksekusi Ditjen
    badilum) dan di data ke dalam SIPP, apabila dalam
    waktu 30 hari pihak tidak menjawab maka atas perintah
    KPN, dilakukan penutupan jurnal keuangan eksekusi
    dan dicatatkan dalam SIPP                          
5. Sudah terdata dan terdokumentasi dengan baik
33 KETUA Monitoring  SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap :
1. Penyampaian salinan putusan pidana maksimal 14 hari setelah putusan dibacakan
2.untuk perkara perdata, salinan
sudah siap 14 hari setelah putusan dibacakan 
3. Penyampaian putusan pidana kepada
    terdakwa, JPU, Rutan/LP
4. Sudah dilakukan secara berkala setiap bulan
5. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti
6. Pelaksanaan sudah didokumentasikan
    dengan baik
34 KETUA Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi diwilayah hukumnya kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat  WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi  1. Sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian permohonan eksekusi terutama menyangkut permohonan eksekusi yang belum dilaksanakan
2. Meminta arahan KPT apabila ada permasalahan penyelesaian eksekusi
3. Sudah melaporkan seluruh permohonan eksekusi (baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan) kepada KPT setiap 6 bulan.
4. Sudah terdokumentasi dengan baik
35 KETUA Penilaian Prestasi Kerja PNS

1. Sudah dilakukan setiap Bulan


2. Terdokumentasi dengan baik

36 KETUA Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 1. Maklumat pelayanan sudah
   dideklarasikan sesuai dengan isi
   PERMENPAN No.15 Tahun 2014 Tentang
   Pedoman Standar Pelayanan
2. Sudah disosialisasikan melalui berbagai
    media
3. Penempatan Maklumat Pelayanan di PTSP dan tempat lainnya yang mudah dilihat pengguna layanan
4. Sudah dimonitoring, dievaluasi,
    ditindaklanjuti
37 KETUA Pelaksanaan Survei pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
SURVEY-SURVEY

1. Sudah dilakukan survey harian untuk setiap
    petugas
2. Hasil survei harian dievaluasi secara berkala
    setiap bulan
3. Sudah disiapkan sarana untuk survei
    kepuasan Masyarakat
dan survei Persepsi
    Korupsi
.

4. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
    dan ditindaklanjuti

38 KETUA Tindak lanjut hasil temuan eksternal dan internal

1. Temuan sudah dimonitoring.

2. Temuan sudah dievaluasi

3. Seluruh temuan sudah ditindaklanjuti secara
     tertib dan tepat waktu

4. Sudah terdokumentasi dengan baik

39 KETUA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian) 

1. Ada Pendelegasian wewenang dan tanggung
    jawab yang tepat (data dukung)

2. Penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan
    kompetensi

3.Terbentuknya tim pengawasan intern pemerintah pada lingkungan kerja (data dukung)

4. Ada bukti pelaksanaan kerja tim pengawasan intern pemerintah

40 KETUA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Resiko) 1. Telah ditetapkan Tim Manajemen Resiko
2 .Telah melaksanakan rapat untuk menentukan
     isu internal dan eksternal
3. Telah dibuat langkah-langkah antisipasi
    penanganan resiko (identifikasi resiko)
4. Melakukan analisa dan level resiko
5. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
    ditindaklanjuti.
41 KETUA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi) 1. Tim SPIP/Manejemen resiko mendeteksi
    setiap perubahan intern dan ekstern dalam
    kegiatan monitoring setiap bulan (data dukung)
2.Tim SPIP/ Manejemen resiko  memastikan
    efektivitas pengendalian risiko melalui kegiatan
    monitoring dan evaluasi setiap tahun sekali
    (data dukung)
3. Melakukan kegiatan identifikasi risiko baru
    melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap
    tahun sekali (data dukung)
4. Melakukan sosialiasi perkembangan SPIP
    setiap tahunnya
42 KETUA Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI 1. Melakukan sosialisasi SPPT TI
2. Melakukan Monitoring
3. Melakukan Evaluasi dan sudah ditindaklanjuti
4. Sudah terdokumentasi
43 KETUA Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 Kelengkapan SPPA
1. Ruang tunggu ramah anak korban/saksi,
2. Ruang tunggu ramah anak pelaku (berteralis)
3. Ruang sidang anak,
4. Ruang BaPas/PekSos,
5. Ruang Diversi/Mediasi,
6. Ruang Kaukus,
7. Sarana Teleconfrence.
44 KETUA Tata tertib persidangan Jika terpenuhi unsur-unsur:
1. Ada SK KPN tentang penunjukkan petugas
    piket sidang
2. Petugas piket sidang memahami tugasnya
3. Tata tertib persidangan sudah terinformasikan
    untuk pengunjung di setiap ruang sidang
4. Hakim dan Panitera sudah masuk dan keluar
    dari ruang sidang melalui pintu tersendiri
5. Sudah dilakukan Monitoring dan evaluasi
    terhadap tata tertib dan pengamanan
    persidangan pada setiap rapat bulanan (data
    dukung notulen rapat dan dokumen lainnya)
45 KETUA Proses Assesmen internal 1. Sudah ada SK
2. Sudah membuat jadwal Assesmen dalam 1
    tahun
3.Sudah melaksanakan rapat persiapan
   pelaksanaan Assesmen Internal
4. Sudah ada rencana pelaksanaan untuk setiap
    Assesmen Internal (yang memuat waktu
    pelaksanaan, bagian yang diassesmen,nama
    Assesor yang melaksanakan Assesmen) 
5. Sudah ada daftar/list pertanyaan Assesmen
    internal
6. Assesmen Internal sudah dilakukan secara
    silang
7.Tindak lanjut hasil temuan sudah
   dilaksanakan dan sesuai dengan SOP
8. Tindak lanjut sudah dimonitoring dan evalusi
    (dibuktikan dengan data dukung)
9. Setiap pelaksanaan Assesmen Internal selalu
    diakhiri dengan RTM
10. Bertanggung jawab terhadap rekaman hasil
     assesmen internal kepada Document Control
     untuk dilakukan pengarsipan
46 KETUA Persidangan Elektronik 1. Persidangan perdata secara elektronik sudah sesuai dengan Perma 1 Tahun 2017
2.Persidangan pidana secara elektronik sudah sesuai dengan Perma 4 Tahun 2020
3.Monev pelaksanaan persidangan elektronik dengan melakukan diskusi reguler
4.Pimpinan selalu memberikan arahan dan memastikan pelaksanaan persidangan secara elektronik berjalan baik dan sesuai ketentuan
47 KETUA Penerapan Restorative Justice sesuai SK Dirjen 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 1. Sudah disosialisasikan secara berkala
2. Melakukan diskusi reguler tentang penerapan RJ di pengadilan yang diikuti oleh seluruh hakim (data dukung)
3. Sudah melakukan monev secara berkala tentang penerapan RJ
4.Melaporkan hasil evaluasi penerapan RJ kepada KPT setiap sebulan sekali
48 WAKIL WKPN sebagai Koordinator Pengawasan 1. WKPN sudah melaksanakan fungsinya
     sebagai Koordinator Pengawasan
     Hakim Bidang
2. WKPN sudah membuat rencana dan
     jadwal pengawasan
3. Sudah dilakukan monitoring dan
    evaluasi terhadap hasil pengawasan
    bidang dan kinerja Hakim Pengawas
    Bidang setiap bulan sekali
4. Sudah ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)
49 WAKIL Quality Management Representative (QMR) 1.Sebagai penanggung jawab kegiatan internal
    assesmen (data dukung notulen rapat dan
    dokumen RTM)
2. Memastikan sistem dokumentasi berjalan
    dengan baik (melakukan monitoring terhadap
    dokumen secara berkala)
3. Melakukan evaluasi untuk menjamin dan
    memastikan mutu dari proses APM (data
    dukung)
4. Membuat laporan kepada Ketua Tim APM
    tentang kinerja tim APM dan kebutuhan
    apapun untuk dikoreksi/perbaikan (data
    dukung)
50 PANITERA DAN SEKRETARIS Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. ,  1586/DJU/SK/PS01/9/2015, 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
TATA RUANG DAN PETUGAS PTSP

1. Penataan meja PTSP dan meja e-court
    sudah sesuai
2.PTSP sudah dilengkapi checklist
    untuk setiap layanan
3.Petugas sudah mengikuti pelatihan
4.Petugas memahami TUSI dan SOP
5.Sudah ada inovasi layanan
6.Sudah dilakukan survey harian setiap
    petugas
7. Telah ditunjuk petugas supervisi
    kegiatan harian PTSP
8. Sudah ada petunjuk jam layanan dan jam
      istirahat
9. Sudah mempublikasikan seluruh layanan
     Pengadilan
10. Seluruh tamu sudah mengisi buku tamu
      elektronik dan PTSP sudah menerapkan
      nomor antrian pengunjung
11. Sudah mensosialisasikan aplikasi
      e-raterang kepada masyarakat 

12. PTSP sudah menerapkan kebijakan
     kompensasi                                                      

51 PANITERA DAN SEKRETARIS Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 , 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 
1. Telah ditunjuk petugas supervisi
     kegiatan harian PTSP
2. Panmud sudah melakukan pembinaan dan
    bimbingan secara berkala (data dukung)
3. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
    dan ditindaklanjuti
4. Terdokumentasi dengan baik
52 PANITERA Monitoring Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Sudah melakukan evaluasi menyangkut:
    1. Seluruh permintaan delegasi sudah dilaksankan
          tepat waktu
     2.Seluruh permintaan delegasi melalui
         SIPP
     3. Seluruh tahapan pada kolom
         delegasi SIPP terinput secara tertib
     4. Seluruh pelaksanaan delegasi
         Panggilan atau pemberitahuan tidak
         melampaui 14 Hari
5. Sudah dilakukan secara berkala setiap
    bulan dan dilaporkan kepada KPN
6. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti dan terdokumentasikan dengan baik
53 PANITERA Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju Pelaksanaan delegasi :
1. Seluruh permintaan delegasi melalui SIPP
2. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP
    terinput secara tertib
3. Bukti pembayaran dikirimkan bersamaan
    surat permintaan Delegasi
4. Monev dilakukan secara berkala setiap bulan dan ditindaklanjuti
5. Terhadap setiap permintaan bantuan yang belum dilaksanakan oleh PN Pelaksana lebih dari 14 hari maka PN wajib menyurati dengan tembusan kepada KPT jika  sudah menyurati dua kali belum juga ada tindaklanjut  dari PN Pelaksana maka disurati kembali untuk yang ke tiga kali dengan tembusan kepada Badan Pengawasan
54 PANITERA Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana Pelaksanaan delegasi :
1. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP
     terinput secara tertib
2. Seluruh pelaksanaan delegasi Panggilan atau pemberitahuan tidak melampaui 14 hari
3. Dokumen relaas diupload ke SIPP maksimal 1 hari setelah pelaksanaan relaas
4. Dokumen fisik dikirimkan ke PN Pengaju
    paling lambat pada hari berikutnya setelah
    pengiriman dokumen secara elektronik
5. Monev dilakukan secara berkala setiap bulan
6. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti
7. Pelaksanaan sudah didokumentasikan
    dengan baik
55 PANITERA Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan 1. Ada rapat rutin bulanan yang dimulai secara
     berjenjang dari satuan terkecil (Panmud
     masing-masing) didampingi Hakim Pengawas
     Bidang dan dibuktikan dengan notulen rapat
2. Ada monitoring dan evaluasi capaian kinerja, 
    pencatatan keuangan perkara dan kedisiplinan
    pengisian data pada SIPP setiap bulan
3. Ada tindak lanjut dari hasil evaluasi
4. Terdokumentasi dengan baik
56 PANITERA Panjar Biaya Perkara 1. Panitera memastikan bahwa surat pengembalian sisa panjar kepada pihak sudah dikirimkan maksimal 5 (lima) hari kerja setelah tanggal minutasi
2. Panitera memastikan bahwa seluruh sisa panjar biaya perkara yang sudah diberitahukan kepada pihak, sudah dikembalikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat
3.Seluruh sisa panjar perkara yang sudah melewati 6 (enam) bulan telah disetorkan ke Kas Negara
4.Panitera memastikan Panmud Perdata melakukan Monev pengembalian sisa panjar biaya perkara secara berkala dan melaporkan kepada panitera setiap bulannya
57 SEKRETARIS Persidangan Elektronik 1. Memastikan jaringan internet mendukung pelaksanaan persidangan elektronik
2.Memastikan ketersediaan sarana prasarana persidangan elektronik sesuai dengan SK Dirjen Nomor 1693/DJU/SK/HM02.3/12/2020
3.Minimal 1 (satu) ruang persidangan sudah dilengkapi dengan Fasilitas sebagaimana nomor 2
4.Memastikan sarana prasarana tersebut dalam kondisi baik dan terpelihara 
58 SEKRETARIS Layanan Disabilitas di Pengadilan 1. Tersedia Parkir khusus Disabilitas                                                
2. Jalur Guiding Block dan warning Block menuju gedung dan ruangan di pengadilan
3. Ramp/Jalur Landai
4.Alat bantu mobilitas (kursi roda dan tongkat), alat bantu dengar
5. Antrian prioritas
6. Form penilaian personal pada PTSP
7.Kursi tunggu Disabilitas
8.Tempat yang disediakan khusus untuk pengguna kursi roda pada pelayanan PTSP, ruang sidang dan layanan publik lainnya
9. Ruang sidang ramah disabilitas
10. Ruang kesehatan yang dapat digunakan sebagai ruang bagi penyandang disabilitas Intelektual
11. Tersedia daftar pendamping, penerjemah dan petugas lain yang terkait
12. Sudah ada petugas yang mengikuti pelatihan disabilitas
13.Sudah ada papan informasi visual
14. Toilet khusus Disabilitas (tinggi toilet, pegangan rambat, tombol darurat)
15. Sudah ada media informasi braile
16. Website pengadilan sudah dilengkapi screen reader
59 SEKRETARIS Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan 1. Sudah dilakukan secara tertib dan berkala
     berdasarkan laporan lembar kerja harian dan
     penilaian prestasi kerja PNS
2. Terdokumentasi dengan baik
3. Pelaksanaan sudah dimonitoring dan evaluasi
4. Sudah ditindaklanjuti
60 SEKRETARIS Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kesekretariatan 1. Ada rapat rutin bulanan yang dimulai secara
     berjenjang dari satuan terkecil ( Kasubbag
     masing-masing) didampingi Hakim Pengawas
     Bidang dan dibuktikan dengan notulen rapat
2. Ada monitoring dan evaluasi capaian kinerja serta serapan anggaran setiap bulan
3. Ada tindak lanjut dari hasil evaluasi
4. Terdokumentasi dengan baik
61 SEKRETARIS Implementasi RINGKAS 5R 1.Sudah diterapkan di seluruh bagian                                          2.Penataan barang / alat kerja sudah
   dipisah-pisahkan antara yang jarang
   dipakai dan sering dipakai
3. menyingkirkan barang yang tidak
    diperlukan
4. Sudah dilakukan monev monev dan ditindaklanjuti
62 SEKRETARIS Implementasi RAPI 5R

1. Sudah diterapkan di seluruh bagian

2. Penyimpanan barang/ alat sesuai tempat
    yang telah ditentukan,
3. Sudah diberi label
4. Setiap pegawai pada saat datang dan
    sebelum pulang harus merapikan dan
    menyimpan berkas kerja ditempat yang
    telah disediakan
5. Sudah dilakukan monev dan ditindaklanjuti

63 SEKRETARIS Implementasi RESIK 5R 1. Sudah diterapkan di seluruh bagian                                              2. Membersihkan tempat kerja/
     lingkungan kerja
3. Membersihkan Peralatan kerja dari
    debu dan kotoran
4. Sudah dilakukan monev dan ditindaklanjuti
64 SEKRETARIS Implementasi RAWAT 5R Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3 R (Rapi,Ringkas,Resik) yaitu dengan menetapkan :
1. Cara pengendalian,
2. Mekanisme pemantauan,
3. Pemeriksaan berkala
4. Pola tindak lanjut 
65 SEKRETARIS Implementasi RAJIN 5R 1. Seluruh bagian sudah mengimplementasikan Ringkas sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
2. Seluruh bagian sudah mengimplementasikan Rapi sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
3. Seluruh bagian sudah mengimplementasikan Resik sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
4. Seluruh bagian sudah mengimplementasikan Rawat sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM semua harus dibuktikan dengan datadukung pelaksanaan Monev oleh  pimpinan
66 SEKRETARIS Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai  SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012 1. Penataan ruang tamu terbuka terlihat oleh
    umum
2. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara
    harus dihadiri kedua belah pihak
3. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara
    harus mengajukan permohonan kepada
    Pimpinan Pengadilan
4. Tamu bagi pejabat dan karyawan Pengadilan
     yang tidak terkait perkara wajib diterima di
    ruang tamu terbuka
67 SEKRETARIS Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC) 1. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan APM
2. Melakukan pengendalian terhadap
    kesesuaian dokumen yang beredar
3. Menjadi pusat data dokumentasi tim APM
4. Memastikan kecukupan dokumentasi
    (formulir-formulir APM yang dikeluarkan oleh
    Ditjen Badilum)
5. Memastikan sistem dokumentasi berjalan
    dengan baik
6. Membuat laporan kepada QMR tentang
    kegiatan dokumentasi tim APM
68 SEKRETARIS Kelengkapan Document pada Document Control Kelengkapan dokumen Akreditasi, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
1. Dokumen tertata dengan baik
2. List daftar master dokumen
3. Bukti Distribusi dokumen
4. Penomoran dokumen
5. Penggunaan stamp "terkendali", "tidak
    terkendali" dan "kadaluarsa"
69 SEKRETARIS Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) 1. Sekretaris melaporkan secara tertulis setiap
    bulan kepada KPN
2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
3. Sudah ditindaklanjuti
4. Terdokumentasi dengan baik
70 SEKRETARIS Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan 1. Sudah dilakukan secara tertib setiap triwulan
2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
3. Sudah ditindaklanjuti
4. Terdokumentasi dengan baik
71 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) 1. Sudah dilakukan secara tertib setiap
     persemester
2. Sudah dilakukan secara tertib setiap tahunan
3. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
    dan ditindaklanjuti
4. Terdokumentasi dengan baik
72 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan 1. Sudah mengusulkan secara tertulis, tertib
    dan berkala
2. Terdokumentasi dengan baik
3. Sudah dilakukan Monev
4. Sudah ditindaklanjuti
73 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL)  1.  Sudah dilakukan secara tertib dan berkala
2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
3. Sudah ditindaklanjuti
4. Terdokumentasi dengan baik
74 SEKRETARIS Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP) 1. Seluruh SK sudah ditetapkan dan tepat
     sesuai Perpres No 16 Tahun 2018
2. SK sudah diperbaharui setiap tahun
3. Sudah di Monev
4. Sudah Terdokumentasi dengan baik
75 SEKRETARIS Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian PKP 1. Sudah diisi secara rutin menggunakan
    aplikasi/ manual
2. Sudah diverifikasi oleh atasan langsung
3. Sudah di Monev oleh atasan langsung
4. Terdokumentasi dengan baik
76 HAKIM Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara 1. Minutasi Tepat Waktu
2. Minutasi Sesuai dengan SOP
3. Sudah dimonitoring
4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti (LHP, Buku Pengawasan Bidang, dan Notulen Rapat)
77 HAKIM Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang 1. Monitoring Berita Acara Sidang
    sudah selesai 1 hari sebelum hari
    sidang berikutnya
2. Berita Acara sudah ditandatangani
3. Sudah dimonitoring
4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti
    (dibuktikan dengan data dukung)
78 HAKIM Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara 1. Penetapan hari sidang pertama
    sudah dilaksanakan dengan
    menggunakan SIPP
2. Penetapan penahanan sudah
    dilaksanakan dengan menggunakan
    SIPP
3. Perpanjangan Penahanan sudah
    dilaksanakan dengan menggunakan
    SIPP
4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
    ditindaklanjuti  
79 HAKIM  Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding 1. Sudah ada SK penunjukkan Hakim
     Pengawas dan Pengamat
2. Sudah ada jadwal pengawasan
3. Ada bukti laporan pengawasan
4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
    ditindaklanjuti 
80 HAKIM Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan 1. Selalu dilaksanakan dengan penetapan
2.  Sudah dimonitoring
3. Sudah dievaluasi
4. Sudah ditindaklanjuti 
    (dibuktikan dengan data dukung)
81 HAKIM Court Calender 1. Untuk perkara perdata court calender sudah
    ditandatangani oleh para pihak
2. Untuk perkara perdata sudah dibuat setelah
    mediasi gagal
3. Untuk perkara pidana court calender sudah
    ditandantangani Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum/
    Terdakwa
4. Untuk perkara Pidana dibuat sejak sidang
    pertama.
5. Court Calender yang sudah ditandatangani sudah 
   diupload di SIPP untuk selanjutnya diarsipkan di
   berkas
82 HAKIM Pengawasan Bidang 1. Melakukan pengawasan setiap minggu
2. Sudah ada data/keterangan hasil pengawasan pada buku pengawasan bidang yang dibuat oleh hakim terkait
3.Membuat Laporan Hasil Pengawasan bidang setiap bulan dan format sudah seragam
4.Mengikuti rapat berjenjang sesuai pengawasan bidang masing-masing
83 PANMUD HUKUM Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 1. Ada Tim survey
2.Survey menggunakan aplikasi SISUPER dari Ditjen Badilum
3. Survey dilakukan 4 kali setahun
4. Laporan Hasil Survey sudah di monev (3 unsur terendah)
5. Hasil evaluasi sudah  ditindaklanjuti
6. Hasil survey sudah terpublikasi (website
    dan di ruang PTSP)
84 PANMUD HUKUM Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi  1. Ada Tim survey
2.Survey menggunakan aplikasi SISUPER dari Ditjen Badilum
3. Survey dilakukan 4 kali setahun
4. Laporan Hasil Survey sudah di monev (3 unsur terendah)
5. Hasil evaluasi sudah  ditindaklanjuti
6. Hasil survey sudah terpublikasi (website
    dan di ruang PTSP)
85 PANMUD HUKUM Pencatatan surat masuk/keluar 1. Sudah tercatat
2. Sudah terkendali
3. Sudah menggunakan aplikasi
4. Sudah didistribusikan tepat waktu
86 PANMUD HUKUM Adanya uraian Tugas masing-masing unit 1. Sudah ada keseluruhan
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dievaluasi
87 PANMUD HUKUM Implementasi SOP

1. KPN sudah menetapkan SK tentang
    pemberlakuan SOP yang dikeluarkan
    oleh Dirjen Badilum

2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi

88 PANMUD HUKUM Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum 1. Dilakukan 1x setiap minggu
2.  Melaporkan setiap bulan kepada KPN setelah divalidasi oleh panitera
3. Menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan panmud dan seluruh temuan dari pengawasan bidang
4. Terdokumentasi/tercatat
89 PANMUD HUKUM  Pelaporan perkara secara elektronik 

1. Telah melaksanakan pelaporan
     perkara secara lengkap sesuai
     dengan SK Dirjen Badilum Nomor
     2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019
2.Telah melaksanakan pelaporan perkara tepat
    waktu sesuai dengan SK Dirjen Badilum
    Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019

3. Telah dimonitoring
4. Telah di evaluasi

90 PANMUD HUKUM Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas) 1. Sudah menggunakan aplikasi SIPP
2. Penataan berkas sudah sesuai
     dengan penataan aplikasi SIPP
3. Setiap pencarian berkas dapat
     ditemukan kurang dari 5 menit
4. Ada jadwal perawatan arsip
5. Ruang arsip dilengkapi komputer
91 PANMUD HUKUM Prosedur Peminjaman Berkas 1. Sudah ada SOP Peminjaman berkas oleh internal dan external
2. Peminjaman berkas disetujui oleh panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan
3. Sudah ditetapkan batas waktu
     peminjaman
4. Peminjaman berkas tercatat dengan
    baik
92 PANMUD HUKUM Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum 1. Melakukan pelaporan setiap bulan
     kepada Ditjen Badilum terdiri dari
     Laporan Jumlah, Jenis konsultasi,
    waktu layanan dan jenis kelamin
    yang dibantu melalui POSBAKUM
2. Pelaporan sudah menggunakan
    aplikasi
3. Panmud Hukum melakukan monitoring secara
    berkala terhadap Posbakum untuk memastikan bahwa posbakum melaksankan tugasnya dan tidak melakukan larangan sebagaimana dalam peraturan Perma No 1 Tahun 2014
4. Panmud Hukum melakukan evaluasi
    terhadap kinerja Posbakum setiap
    tahun
93 PANMUD HUKUM Posbakum
1. Adanya MoU antara Ketua Pengadilan
    dengan Lembaga Layanan Bantuan
    Hukum dan diperbarui setiap tahun
2. Absensi Petugas POSBAKUM
3. Jadwal Piket petugas POSBAKUM
4. Buku tamu
5. Daftar pengacara yang dapat
    dihubungi untuk perkara prodeo
6. Ada informasi layanan tanpa dipungut
    biaya yang terpublikasi
7. Tidak boleh ada identitas OBH pada
    ruang Posbakum (Spanduk, Banner,
    Logo)
8. Kops Surat OBH tidak menggunakan
    alamat pengadilan
94 PANMUD PERDATA Pencatatan surat masuk/keluar 1. Sudah tercatat
2. Sudah terkendali
3. Sudah menggunakan aplikasi
4. Sudah didistribusikan tepat waktu
95 PANMUD PERDATA Adanya uraian Tugas masing-masing unit 1. Sudah ada keseluruhan
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dievaluasi
96 PANMUD PERDATA Implementasi SOP

1. KPN sudah menetapkan SK tentang
    pemberlakuan SOP yang dikeluarkan
    oleh Dirjen Badilum

2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi

97 PANMUD PERDATA Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum 1. Dilakukan 1x setiap minggu
2. Melaporkan setiap bulan kepada KPN setelah divalidasi oleh panitera
3. Menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan panmud dan seluruh temuan dari pengawasan bidang
4. Terdokumentasi/tercatat
98 PANMUD PERDATA Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II 1. Susunan Berkas Perkara sudah tepat
2. Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna
    sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan,
    dan menggunakan laks)
3. Format Checklist sudah tepat
4. Format Court Calender sudah tepat
5. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
99 PANMUD PERDATA Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 1. Penomoran perkara sudah sesuai dengan SK
     KMA No. 44 Tahun 2014
2. Template putusan sudah sesuai dengan SK
     KMA No. 44 Tahun 2014
3. Template putusan sudah menggunakan SIPP
100 PANMUD PERDATA Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT ) 1. Selalu dilaksanakan tepat waktu 3 hari
    setelah BHT
2. Sudah menggunakan Berita Acara
3. Sudah diarsipkan
4. Sudah diinput dalam SIPP dengan tepat waktu
101 PANMUD PERDATA Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas 1. Sudah menggunakan aplikasi pelaporan Keuangan Perkara serta Penginputan data  pada aplikasi komdanas secara tepat dan tertib setiap bulan
2. Pelaporan dilakukan mulai dari tanggal 1 sd  5 setiap bulannya (SEMA Nomor 4 Tahun 2018)
3. Pengiriman dokumen lengkap sesuai  aturan
4. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi per bulan
5. Penutupan register sudah dilakukan secara tertib dan ditandatangani
102 PANMUD PERDATA Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 1. Perhitungan panjar sudah dilakukan secara
     otomatis
2. SKUM sudah diberi Nomor (bukan nomor
    perkara)
3. Pembayaran melalui Bank / multi chanel
4. Terdokumentasi dengan baik
103 PANMUD PERDATA Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK  - Sudah menggunakan sistem barcode
- Sudah menggunakan Direktori Putusan
104 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas Banding 1. Berkas yang dikirim ke PT sudah lengkap
     sesuai dengan ketentuan Buku II
2. Maksimal 14 hari berkas sudah diterima
    Pengadilan Tinggi  
3. Terinput dalam SIPP
4. Terdokumentasi dengan baik                                                                                               
105 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas Kasasi  1. Permohonan kasasi yang telah memenuhi
     syarat formal selambat lambatnya dalam
     waktu 14 hari setelah tenggang waktu
     mengajukan memori kasasi berakhir, berkas
     kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung
2.  Berkas yang diterima Mahkamah Agung
     sudah lengkap sesuai dengan ketentuan
     Buku II dan SEMA 1 Tahun 2014 (termasuk
     dokumen elektronik)
3.Penginputan ke dalam aplikasi SIPP
    dilakukan 1x24 jam
4. Ceklis kelengkapan berkas PK
106 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas PK 1. Berkas yang diterima Mahkamah Agung
     sudah lengkap sesuai dengan ketentuan
     Buku II SEMA 1 Tahun 2014 (termasuk
     dokumen elektronik)
2. Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas
    peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
    dalam waktu maksimal 30 hari setelah
    Pemeriksaan Persidangan (PIDANA) atau 30
    hari setelah Jawaban/tanggapan atas alasan
    PK (PERDATA)
3. Penginputan ke dalam aplikasi SIPP
    dilakukan 1x24 jam
4. Ceklis kelengkapan berkas PK
107 JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju) 1.Bukti biaya pengiriman selalu dikirimkan
    bersamaan dengan permintaan
2. Data permintaan delegasi diisi lengkap dan
    tertib pada SIPP
3. Kelengkapan dokumen selalu diunggah dan
    dikirimkan melalui SIPP
4.Memonitor setiap permintaan delegasi keluar dan melaporkan setiap minggu kepada Panitera
108 JURUSITA /
JURUSITA PENGGANTI
Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana) 1.Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan
    pencairan anggaran kepada kepada koordinator  
    delegasi setelah ada Surat Tugas
2. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan
     relaas kepada Pihak maksimal dua hari sejak surat 
    tugas diterima
3. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan
    Relaas pemanggilan/pemberitahuan yang
   telah dilaksanakan, pada hari yang sama
   dengan pelaksanaan kepada koordinator
   delegasi
4. Jurusita/Jurusita Pengganti selalu memberikan bukti pemanggilan/pemberitahuan kepada Koordinator delegasi sebagai pertanggungjawaban
109 JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana) 1. Koordinator Delegasi/Jurusita/Jurusita
    Pengganti melakukan pemindaian/scanning
    relaas pemanggilan/pemberitahuan
2. Koordinator Delegasi/Jurusita/Jurusita
    Pengganti mengunggah ke aplikasi SIPP maksimal
    pada hari berikutnya setelah penyerahan Relaas
    dari Jurusita/Jurusita Pengganti
3. Asli Relaas pemanggilan/pemberitahuan
    dikirimkan paling lama satu hari setelah
    koordinator menerima relaas dari Jurusita/
    Jurusita Pengganti
4. Koordinator Delegasi/Jurusita/Jurusita
    Pengganti melakukan pengisian data/
    informasi termasuk tanggal pelaksanaan, pada aplikasi SIPP
110 PANMUD PIDANA Pencatatan surat masuk/keluar 1. Sudah tercatat
2. Sudah terkendali2. Sudah terkendali
3. Sudah menggunakan aplikasi3. Sudah menggunakan aplikasi
4. Sudah didistribusikan tepat waktu4. Sudah didistribusikan tepat waktu
111 PANMUD PIDANA Adanya uraian Tugas masing-masing unit 1. Sudah ada keseluruhan
2. Sudah dilaksanakan2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilakukan monitoring3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dievaluasi4. Sudah dievaluasi
112 PANMUD PIDANA Implementasi SOP

1. KPN sudah menetapkan SK tentang
    pemberlakuan SOP yang dikeluarkan
    oleh Dirjen Badilum

2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi

113 PANMUD PIDANA Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum 1. Dilakukan 1x setiap minggu
2.  Melaporkan setiap bulan kepada KPN setelah divalidasi oleh panitera
3. Menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan panmud dan seluruh temuan dari pengawasan bidang
4. Terdokumentasi/tercatat
114 PANMUD PIDANA Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 1. Susunan Berkas Perkara sudah tepat
2. Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna
    sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan,
    dan menggunakan laks)
3. Format Checklist sudah tepat
4. Format Court Calender sudah tepat
5. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
115 PANMUD PIDANA Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 1. Penomoran perkara sudah sesuai dengan SK
     KMA No. 44 Tahun 2014
2. Template putusan sudah sesuai dengan SK
    KMA No. 44 Tahun 2014
3. Template putusan sudah menggunakan SIPP
116 PANMUD PIDANA Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )
1. Selalu dilaksanakan
2. Dilaksanakan tepat waktu
3. Sudah menggunakan Berita Acara
4. Sudah diarsipkan dan diinput dalam SIPP
117 PANMUD PIDANA Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara 1. Sudah ada checklist kelengkapan
    dokumen/berkas perkara
2. Format checklist sesuai dengan SK Dirjen
    Badilum Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018
3. Cheklist Sudah diisi
4. Cheklist sudah ditandatangani
118 PANMUD PIDANA Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK  - Sudah menggunakan sistem barcode
- Sudah menggunakan Direktori Putusan
119 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas Banding 1. Berkas yang dikirim ke PT sudah lengkap
     sesuai dengan ketentuan Buku II
2. Maksimal 14 hari berkas sudah diterima
    Pengadilan Tinggi (236 KUHAP)
3. Terinput dalam SIPP
4. Terdokumentasi dengan baik                                                                                               
120 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas Kasasi 1. Berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung
     sudah lengkap sesuai dengan ketentuan
     Buku II
2. Untuk laporan kasasi, penahanan maksimum  3 hari sejak adanya permohonan kasasi,  harus sudah dilaporkan ke Mahkamah Agung
3. Berkas perkara permohonan kasasi (ditahan)
    paling lambat 3 hari setelah memori kasasi
    diterima, dikirimkan ke Mahkamah Agung
4. Berkas perkara permohonan kasasi (tidak
    ditahan ) paling lambat 30 hari setelah memori  kasasi diterima, dikirimkan ke Mahkamah Agung
5. Ceklis kelengkapan berkas kasasi
6. Penginputan kedalam aplikasi SIPP dilakukan 1x24 jam
121 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas PK 1. Berkas yang diterima Mahkamah Agung
     sudah lengkap sesuai dengan ketentuan
     Buku II
2. Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas
    peninjuan kembali ke Mahkamah Agung
    dalam waktu maksimal 30 hari setelah Pemeriksaan Persidangan (PIDANA) atau 30
   hari setelah Jawaban/tanggapan atas alasan
   PK (PERDATA)
3. Penginputan ke dalam aplikasi SIPP
    dilakukan 1x24 jam
4. Ceklis kelengkapan berkas PK
122 PANMUD PIDANA Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) Berkas sudah dikirim tepat waktu dan lengkap ke Mahkamah Agung
123 PANMUD PIDANA Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II 1. Susunan Berkas Perkara sudah tepat
2. Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna
    sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan,
    dan menggunakan laks)
3. Format Checklist sudah tepat
4. Format Court Calender sudah tepat
5. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
124 PANITERA PENGGANTI Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani 1. Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari
     sebelum hari sidang berikutnya
2. Sudah diparaf tiap lembarnya dan BA sudah
    ditandatangani
3. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
    ditindaklanjuti
   (dibuktikan dengan data dukung)
4. Berita Acara sudah diupload kedalam
   aplikasi SIPP
125 PANITERA PENGGANTI Penundaan sidang pada SIPP oleh PP 1.Penundaan sidang sudah diinput secara
   lengkap kedalam SIPP
2. Penginputan kedalam SIPP sudah 1x24 jam
126 PANITERA PENGGANTI Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung -  Pengisian pada SIPP sudah sesuai dengan
    pemberkasan hardcopynya pada setiap
    tahapannya (uji petik minimal 10 berkas)
127 PANITERA PENGGANTI Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP 1. Berita Acara sidang selesai maksimal 1 hari
     sesudah pengucapan putusan
2. Putusan sudah selesai maksimal 1 hari
    sesudah pengucapan putusan dan diunggah
    ke SIPP pada hari yang sama
3. Sudah dimonitoring
4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti
    (dibuktikan dengan data dukung)
128 PANITERA PENGGANTI Kesesuaian dokumen-dokumen perkara dengan Template di SIPP 1. Putusan sudah sesuai dengan Template
2. Berita Acara sudah sesuai dengan Template
3. Penetapan -penetapan sudah sesuai dengan
    Template
4. Court Calender sudah sesuai dengan
    Template dan diunggah ke SIPP
129 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Adanya uraian Tugas masing-masing unit 1. Sudah ada keseluruhan
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dievaluasi
130 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Implementasi SOP 1. SOP telah dibuat sesuai dengan
    Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
    R.I Nomor 002 Tahun 2012 tentang
    Pedoman Penyusunan SOP di
    Lingkungan MA dan Badan Peradilan
    yang berada di bawahnya
2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi
131 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Tertib Pegawai 1. Menggunakan pakaian kerja sesuai dengan
     ketentuan
2. Sudah memakai tanda pengenal
3. Rapi dan Sopan
4. Disiplin Bekerja pada jam kerja
132 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir) 1. Absensi manual dan finger print sesuai
2. pengisian absensi manual sudah sesuai
    ketentuan
3. sudah diparaf dan digaris merah oleh petugas
4. sudah dimonitoring dan dievaluasi
133 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir) 1. Sudah selalu dilaksanakan
2. Formulir ijin keluar kantor sesuai SK KMA
3. Surat ijin keluar diketahui pimpinan
4. Pengarsipan surat ijin keluar tertata dengan
    rapi
134 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan 1. Sudah ada dan sudah tepat
2. sudah ada dokumen Peta kekuatan pegawai
3. terencananya kebutuhan pegawai
4. Daftar urut kepangkatan diperbaharui
135 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi  1. Sudah ada SK tim Baperjakat
2. Sudah dilaksanakan
3. Proses pelaksanaan baperjakat sesuai dengan
    aturan yang berlaku (minimal 6 bulan sekali)
4. Penempatan pegawai sudah sesuai
    kompetensi
136 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Analisa pengembangan kompetensi 1. Training Need Analysis
2. Rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan  kinerja pegawai
3. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
4. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh
    kesempatan/hak untuk mengikuti diklat
    maupun pengembangan kompetensi lainnya
5. unit kerja melakukan upaya pengembangan
    kompetensi kepada pegawai (dapat melalui
    pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in
    house training, atau melalui coaching, atau
    mentoring, dll)
6. monitoring dan evaluasi terhadap hasil
    pengembangan kompetensi dalam kaitannya
    dengan perbaikan kinerja
137 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Arsip kepegawaian 1. Tersusun secara sistematis sesuai jabatan,
     lengkap dan rapi
2. Data kepegawaian diperbarui
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi
138 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengelolaan SIKEP 1. Data Lengkap (100%)
2. Data akurat
3. Data terbaharui
4. Seluruh E doc SK Kepegawaian seluruh
    pegawai teknis/ non teknis sudah di upload
    (100%)
5. Data untuk tanda tangan elektronik lengkap
    (No HP, NIK, Email domain MA, uploud e_doc
   KTP dengan format jpg atau jpeg dan berwarna)
139 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA RKP, RKGB dan usul pensiun 1. RKP seluruhnya sudah dibuat
     (untuk periode 1 tahun)
2. RKGB seluruhnya sudah dibuat
     (untuk periode 1 tahun)
3. Usul pensiun sudah dibuat dan dikirim ke
    Kanreg setempat                                     
4. RKP, RKGB, dan usul pensiun sudah
    terinformsikan (melalui papan atau monitor) 
140 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pencatatan surat masuk/keluar 1. Sudah tercatat
2. Sudah terkendali
3. Sudah menggunakan aplikasi
4. Sudah didistribusikan tepat waktu
141 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pemberian sanksi dan penghargaan

1. Sudah dilaksanakan sesuai hasil evaluasi
     (data dukung SK Pimpinan)

2. Ada Berita Acara
3. Terdokumentasi dengan baik
4. Terakomodir dalam sistem promosi
5. Terakomodir dalam sistem mutasi internal

142 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja 1. sasaran kerja pegawai telah dibuat         
2. pengisian SKP sudah sesuai dengan Tusi
3. penilaian prestasi kerja dilakukan per bulan
4. sudah diarsipkan dan tertata
143 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti) - Sudah dilaksanakan seluruhnya sesuai
   dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, SK KMA
   125 tahun 2009, PERMA 7 tahun 2016 dan SK KMA
    Nomor 071 Tahun 2008
- Sudah terdokumentasi dengan baik
144 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014  1. Sudah  sesuai
2. sudah terdokumentasi
3. sudah dimonitoring
4. Sudah dievaluasi
145 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat

1. Ditunjuk penanggung jawab notulen oleh
    Pimpinan satker yang ditetapkan dengan SK

2. Setiap rapat sudah dibuatkan notulen
3. Setiap notulen didokumentasikan menjadi
    satu kesatuan dengan undangan, foto dan
    daftar hadir.
4. Sudah terdokumentasi dengan baik

146 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengelolaan tenaga honorer 1. Proses Perekrutan dilaksanakan secara
    terbuka
2. Ada kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh
    KPA  dan dituangkan dalam BA                                                  3. SK terdokumentasi dengan baik
4. Evaluasi minimal 1 kali dalam setahun
5. Pembiayaan oleh DIPA
6. Ada kontrak kerja yang ditanda tangani KPA                                               
147 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK) Sudah diisi secara rutin menggunakan aplikasi MA/ aplikasi satker ataupun manual dan sudah diverifikasi oleh atasan langsung
148 UMUM DAN KEUANGAN Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan 1. Sudah tercatat
2. Sudah terkendali
3. Sudah menggunakan aplikasi
4. Sudah didistribusikan tepat waktu
149 UMUM DAN KEUANGAN Adanya uraian Tugas masing-masing unit 1. Sudah ada keseluruhan
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dievaluasi
150 UMUM DAN KEUANGAN Implementasi SOP 1. SOP telah dibuat sesuai dengan
     Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
     R.I Nomor 002 Tahun 2012 tentang
     Pedoman Penyusunan SOP di
     Lingkungan MA dan Badan Peradilan
     yang berada di bawahnya
2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi
151 UMUM DAN KEUANGAN SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)  1. Sudah ada SK
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilaporkan
4. Diupdate
5. tersedia data dukung
152 UMUM DAN KEUANGAN Pencatatan Aset  lainnya 1. Sudah ada SK Tim Penilai Kondisi BMN
     yang diperbaharui setiap tahun
2. Laporan dari Tim Penilai kepada KPB
    setahun sekali
3. KPB membuat SK Penghentian pemakaian
4. Register Transaksi Harian (RTH)
    Penghentian Penggunaan BMN
5. Usulan Penghapusan BMN
153 UMUM DAN KEUANGAN Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN  1. Sudah mengisi aplikasi Sistem Informasi
     Manajemen Aset Negara (SIMAN)
 2. Laporan Wasdal BMN sudah ditandatangani
     oleh KPB setiap tahun
 3. Laporan sudah dikirim ke KPKNL setempat
     (sudah ada tanda terima)
4. Terdokumentasi dengan baik
154 UMUM DAN KEUANGAN Penginputan Aset Tetap 1. Kesesuaian jumlah dan harga barang yang
    diinput pada SIMAK BMN saat pembelian
2. Kesesuaian Spesifikasi Barang yang diinput
3. Pengarsipan Dokumen Pembelian aset tetap
    sudah tersusun dengan rapi
4. Sudah di monitoring dan evaluasi
155 UMUM DAN KEUANGAN Penatausahaan Barang Persediaan 1. Kesesuaian jumlah dan harga barang yang
     diinput pada aplikasi persediaan saat
     pembelian
2. Dokumen permintaan barang persediaan
    dari masing - masing bagian terdokumentasi
    dengan baik
3. Dokumen serah terima barang sudah di
    tandatangani oleh masing - masing pihak
4. Terdapat kartu pengawasan pengendalian
     per item barang persediaan
5. Laporan berita acara opname fisik barang
    persediaan telah dilakukan per semester
156 UMUM DAN KEUANGAN Pengelolaan Kendaraan Dinas 1. Penunjukan kendaraan dinas sudah
    sesuai PMK 76/PMK.06/2015
2. Penggunaan anggaran kendaraan dinas
    tidak melebihi standar biaya masukan
3. Kartu kendali penggunaan kendaraan
    dinas telah dibuat
4. Pembayaran pajak STNK telah dibayar
    dengan tertib
157 UMUM DAN KEUANGAN Pengelolaan Rumah Dinas 1. Perhitungan sewa rumah dinas telah
     sesuai dengan keputusan menteri
     KIMPRASWIL Nomor 373/UPTS/M/2001
2. Pembayaran PBB rumah dinas telah
    dibayar dengan tertib
3. Terdokumentasi dengan baik
4. Terdapat monitoring dan evaluasi.
     terhadap Hakim yang mendapat fasilitas
     rumah dinas dan tunjangan sewa rumah
     dinas.
5. Nilai HSBGN (Harga Satuan Bangunan
    Gedung Negara) per wilayah telah diupdate
    secara periodik dalam menghitung tarif
    sewa.
158 UMUM DAN KEUANGAN SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT 1. Sudah ditetapkan oleh SK
2. Nama di SK sudah sesuai penunjukan
3. Penunjukan SK sudah sesuai ketentuan
4. Terdokumentasi dengan baik
159 UMUM DAN KEUANGAN Labelisasi barang milik negara 1. Sudah dilaksanakan
2. Sudah dilaporkan pada pimpinan
3. Diupdate
4. Tersedia data dukung
160 UMUM DAN KEUANGAN Daftar barang ruangan 1. Sudah dilaksanakan
2. Sudah dilaporkan pada pimpinan
3. Selalu diperbarui
4. Tersedia data dukung
161 UMUM DAN KEUANGAN Layout jalur keluar masuk kendaraan  Jalur masuk dan keluar kendaraan sudah diatur dengan baik (termasuk jalur mobil tahanan dan disesuaikan dengan kondisi pengadilan)
162 UMUM DAN KEUANGAN Pengaturan lahan parkir - Tertata dengan baik
- Ada petugas parkir
- Sudah dipisahkan antara karyawan dengan
   pengunjung
163 UMUM DAN KEUANGAN Jalur evakuasi dan titik kumpul Sudah ada, tepat dan sudah disosialisasikan
164 UMUM DAN KEUANGAN Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait 1. Tim penanganan bencana sudah dibentuk
2. Simulasi sudah dilaksanakan
3. Sudah dimonitoring
4. Sudah dievaluasi
    (dibuktikan dengan data dukung) 
165 UMUM DAN KEUANGAN Jalan masuk gedung pengadilan (terkait dengan sterilisasi) 1. sudah satu pintu
2. diawasi oleh CCTV
3. dijaga oleh Petugas Keamanan
4. dilengkapi metal detector
166 UMUM DAN KEUANGAN Fasilitas untuk penyandang difabel 1. Tersedia jalur bagi difabel
2. Tersedia kursi roda
3. Tersedia toilet khusus difabel
4. Tersedia pembimbing bagi difabel
167 UMUM DAN KEUANGAN Tersedia informasi tentang :
1. Visi dan Misi,
2. Papan daftar nama hakim,
3. Papan daftar nama mediator,
4. Alur perkara,
5. Alur pengajuan dan penanganan layanan
    bantuan hukum,
6. Gugatan sederhana,
7. Informasi panjar biaya perkara, 
Tersedia seluruhnya
168 UMUM DAN KEUANGAN Sarana alat pemadam api ringan (APAR) 1. Tersedia APAR
2. Penempatan sudah sesuai
3. APAR tidak kadaluarsa
4. Terkontrol dengan rutin
169 UMUM DAN KEUANGAN Kebersihan lingkungan pengadilan 1. Lingkungan terlihat bersih
2. Tata Ruang Rapih
3. Ceklist petugas kebersihan
4. Dibersihkan dengan rutin
170 UMUM DAN KEUANGAN Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas perlengkapan persidangan dll) 1. Terpelihara dengan baik
2. Dirawat secara rutin
3. Adakartu kontrol
4. SK BMN sesuai peruntukan
171 UMUM DAN KEUANGAN CCTV 1. Tersedia CCTV
2.  Penempatan sesuai
3. Perawatan secara rutin
4. Kondisi layak
172 UMUM DAN KEUANGAN Petugas keamanan 1. Bersertifikasi
2. Menggunakan Seragam
3. Menggunakan peralatan keamanan
4. Sudah menerapkan 3S
173 UMUM DAN KEUANGAN Sarana pendukung :
1. Ruang Posbakum,
2. Ruang jaksa,
3. Ruang penasihat hukum,
4. Ruang Laktasi,
5. Ruang tunggu pengunjung,
6. Ruang  kesehatan,
7. Perpustakaan 
Lengkap dan layak
174 UMUM DAN KEUANGAN Kontrak kantin (PNBP Kantin) - Sudah ada perjanjian sewa
- bukti setoran ke Negara
- Perhitungan sewa sudah dilakukan oleh
   KPKNL
175 UMUM DAN KEUANGAN Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN) 1. Belanja barang peralatan dan mesin
     diatas Rp.1.000.000,- dengan masa
     manfaat lebih dari 1 tahun telah
     menggunakan Akun Belanja Modal.
2. Belanja barang gedung dan bangunan
    diatas Rp.25.000.000,- dengan masa
    manfaat lebih dari 1 tahun telah
    menggunakan Akun Belanja Modal.
3. Barang hasil pengadaan telah diinput
    ke dalam daftar BMN pada aplikasi
   SIMAK - BMN. 
176 UMUM DAN KEUANGAN Perjalanan Dinas 1. Pembebanan biaya perjalanan dinas
     sudah sesuai dengan akun yang
     tersedia
2. Perjalanan dinas tersebut
    menghasilkan output kinerja yang jelas
3. Waktu dan tempat tujuan sudah sesuai
    dengan surat tugas
4. Terdokumentasi dengan baik.
177 UMUM DAN KEUANGAN Implementasi aplikasi SMART 1. Indikator kinerja telah mengikuti
    kaidah SMART
2. Penginputan data sudah dilakukan
    secara tertib
3. Sekretaris melakukan monitoring dan
    evaluasi per bulan                          
4. Laporan secara berkala kepada KPN
    (data dukung)
178 UMUM DAN KEUANGAN Buku-buku keuangan
1. Buku kas umum (dilengkapi dengan
    LPJ/akhir bulan)
2. Buku bank
3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang
    persediaan, SPM dan penyetoran pajak
    PPH Pasal 21, 22 dan 23)
1. Lengkap
2. Akurat
3. Bukti sesuai
4. Sisa uang sama dengan brankas
179 UMUM DAN KEUANGAN SK manajemen pengelolaan keuangan :
1. SK KPA
2. SK Pejabat Pembuat Komitmen
3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara
     pemegang uang muka
4.  Bendahara penerima,
5. SK Pembantu Pengelola Keuangan
Lengkap
180 UMUM DAN KEUANGAN Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan 1. Lengkap
2. Tersusun rapi
3. Tepat waktu
4. Tersimpan dengan baik
181 UMUM DAN KEUANGAN Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03 1. Antara Data dan Barang Persediaan
     sudah sesuai
2. Penyimpanan terpisah antara Dipa 01
    dan Dipa 03
3. Laporan diserahkan ke Sekretaris
4. Terdokumentasi dengan baik
182 UMUM DAN KEUANGAN Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang) 1. Terdata dengan baik
2. Jumlah sesuai
3. Tersedia Berita Acara
4. Tersedia tanda terima
183 UMUM DAN KEUANGAN Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan 1. Monitoring sudah dilaksanakan
2. Tersedia Berita Acara
3. Dilaksanakan setiap bulan
4. Terdokumentasi dengan baik
184 UMUM DAN KEUANGAN Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan  1. Sudah dilaksanakan
2. Sudah dilaporkan pada pimpinan
3. Diupdate setiap triwulan
4. Sudah dilakukan monitoring dan
    evaluasi
185 UMUM DAN KEUANGAN Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA) 1. Sudah dilaksanakan
2. Sudah dilaporkan pada pimpinan
3. Diupdate setiap bulan
4. Tersedia data dukung
186 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan 1. Sudah tercatat
2. Sudah terkendali
3. Sudah menggunakan aplikasi
4. Sudah didistribusikan tepat waktu
187 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Adanya uraian Tugas masing-masing unit 1. Sudah ada keseluruhan
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dievaluasi
188 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Implementasi SOP 1. SOP telah dibuat sesuai dengan
   Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
   R.I Nomor 002 Tahun 2012 tentang
   Pedoman Penyusunan SOP di
   Lingkungan MA dan Badan Peradilan
   yang berada di bawahnya
2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi
189 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Penyusunan RKAK/L  1. Tersedia TOR
2. Tersedia RAB
3. Rekening Listrik/Telephone
    3 bulan terakhir
4. Data Perkara
190 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Perawatan dan Pengelolaan sistem TI di pengadilan 1. Terpelihara dengan baik
2. Dirawat secara rutin
3. Ada kartu kontrol
4. Kartu kontrol terisi dengan baik
191 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Perawatan dan Pengelolaan Server 1. Dirawat secara rutin dan Terpelihara dengan baik
2. Tersedia Rak Server pada ruang tersendiri
3. Ada kartu kontrol dan kartu kontrol terisi dengan baik
4. Tersedia 2 (dua) unit AC yang dinyalakan bergantian
192 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Genset 1. Sudah dilengkapi Genset dan masuk dalam BMN
2. Kapasitas tersedia sesuai kebutuhan
3. Dirawat secara rutin dan Terpelihara dengan baik
4. BBM sudah dianggarkan
193 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03  (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.  1. Adanya Neraca,
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
3. Laporan Oprasional (LO),
4. Laporan Perubahan Equitas (LPE) dan
5. catatan atas laporan keuangan (calk)
194 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 1. Melakukan backup data minimal
    1x dalam satu hari
2. Melakukan singkronisasi ke PT
    minimal
1x dalam satu hari
3. Melakukan singkronisasi ke MA
    minimal
1x dalam satu hari
4. Melakukan monitoring dan evaluasi
    terhadap backup data 
195* PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015
Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)
1. Web dapat diakses penyandang difabel
2. Website minimal harus memuat data
    mengenai :
    a. RKA-KL
    b. LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
    c. Indeks Kepuasan Masyarakat
    d. Indeks Persepsi Korupsi
3. Data selalu terupdate (termasuk profil
    pengadilan dan berita)
4. Untuk cformat publikasi sesuai
    dengan Lampiran IV Permenpan RB
   
No 14 tahun 2017
5. Untuk dformat publikasi sesuai
   
dengan Lampiran IV Permenpan RB
   
No 14 tahun 2017

6. Ada SK Tim Pengelola Website
7. Melakukan monev secara berkala
    (data dukung)