PENGADUAN

ZONA INTEGRITAS

IMG 20190228 WA0007

Download Dokumen Zona Integritas                                                                            

Browser dianjurkan menggunakan Mozzila Firefox

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

25 Mar

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indoneisa akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan 

http://siwas.mahkamahagung.go.id/

Pengaduan Juga dapat disampaikan melalui:

  • Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 085282490900 dengan format SMS:
    nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan.
  • Surat elektronik (e-mail):
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Telepon/Faksimile :
    (021) 29079274
  • Meja Pengaduan Badan Pengawasan MA RI
  • Surat:
    Kepala Badan Pengawasan MA RI
    Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka
    Putih Timur Jakarta Pusat – 13011
  • Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan

Prosedur Pengajuan Keberatan Terhadap Layanan Informasi Pengadilan

13 Jul

Alur Pengaduan

13 Jul

Alur Pengaduan.. (dalam pengembangan)

Hak Pelapor dan Terlapor

13 Jul

HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR

HAK-HAK PELAPOR :

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas;
  2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  3. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan  terlapor  dalam pemeriksaan.

HAK-HAK TERLAPOR :

  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
  2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya.

Sumber : SK KMA NO.076/KMA/SK/VI/2009

HAK MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN :

  1. Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil   Pemeriksaan  kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain Pejabat yang berwenang mengambil keputusan.
  2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.

Prosedur Pengaduan

13 Jul

PROSEDUR PENGADUAN

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut :

  1. Pelanggaran terhadap kode etik dan / atau pedoman perilaku Hakim.
  2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan.
  3. Pelanggaran sumpah jabatan.
  4. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Disiplin Militer.
  5. Perbuatan tercela, yaitu perbuatan amoral, asusila atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat.
  6. Pelanggaran hukum acara, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman.
  7. Mal administrasi yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif.
  8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

SYARAT DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

A. Disampaikan secara tertulis.

  1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh pelapor.
  2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus bukti.
  3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

B. Menyebutkan Informasi yang jelas

  1. Untuk mempermudah penanganan dan tindaklanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai: identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan serta satuan kerja atau Pengadilan tempat Terlapor bertugas, perbuatan yang dilaporkan, nomor perkara apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, dan menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan meliputi nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
  2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan secara benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitasnya akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

MENGAJUKAN PENGADUAN DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  1. Pengaduan ditujukan kepada Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding dimana Terlapor bertugas;
  2. Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  3. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata"PENGADUAN PADA PENGADILAN" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut

MENGAJUKAN PENGADUAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

A. Secara Lisan

  1. Melalui telepon (0281) 636030, yakni pada saat jam pelayanan dari Hari Senin s.d Jumat pada pukul 08.00 s.d 16.00 WITA.
  2. Datang langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Purwokerto

B. Secara Tertulis

  1. Mengisi formulir pengaduan yang telah disiapkan pada meja pengaduan. Formulir pengaduan dapat di unduh DISINI
  2. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dengan cara diantar langsung / dikirim melalui pos ke alamat Kantor Pengadilan Negeri Purwokerto Jalan Gerilya No. 241, Purwokerto, Jawa Tengah, atau di kirim melalui alamat email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan