BROSUR ELEKTRONIK

JENIS JENIS LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

 

    

 

 

LAYANAN KEPANITERAAN PERDATA

1. PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN/PERMOHONAN

2. PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)

3. PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA

4. PENDAFTARAN PERKARA KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA

5. PENDAFTARAN PERKARA KEBERATAN ATAS GANTI RUGI TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

6. PERMOHONAN KONSINYASI PERDATA

7. PERMOHONAN UPAYA BANDING PERKARA PERDATA

8. PERMOHONAN UPAYA KASASI PERKARA PERDATA

9. PERMOHONAN UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA

10. PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA

11. PERMOHONAN EKSEKUSI GROSSE AKTA HAK TANGGUNGAN AKTA PENGAKUAN UTANG

 

LAYANAN KEPANITERAAN PIDANA

1. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN PERKARA PIDANA DENGAN ACARA BIASA

2. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN PERKARA PIDANA ANAK

3. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN PERKARA PIDANA DENGAN ACARA SINGKAT

4. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN PERKARA PIDANA DENGAN ACARA CEPAT_IPIRING

5. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN PERKARA PIDANA DENGAN ACARA CEPAT PELANGGARAN LLAJ

6. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA BANDING PERKARA PIDANA

7. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA

 

LAYANAN KEPANITERAAN HUKUM

1. STANDAR PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM

2. STANDAR PELAYANAN INFORMASI

3. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

4. STANDAR PELAYANAN ENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS

5. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT IZIN KUASA INSIDENTIL

6. SUKET TIDAK PERNAH TERPIDANA, TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA,

    ATAU TIDAK MEMPUNYAI TANGGUNGAN UTANG YANG MERUGIKAN TERPIDANA

7. STANDAR PELAYANAN IZIN PENELITIAN HUKUM

8. STANDAR PELAYANAN IZIN KLINIS HUKUM

9. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT AKTA DIBAWAH TANGAN (WAARMEKING)