Sistem Informasi Penelusuran Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Lanjut
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan RI wilayah secara online Lanjut
Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan LANJUT
Delegasi Panggilan / Pemberitahuan Pengadilan Negeri Purwokerto Meninjaklanjuti Surat Dirjen Badilum No. 253/DJU/HM.02.3/2//2016 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Melalui Aplikasi SIPP, berikut kami sampaikan Tabel Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Wilayah Hukum LANJUT
Gugatan Sederhana / Small Claim Court Tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata di bawah Rp.200 Juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. (PERMA No.2 Tahun 2015) Lanjut
e-Court Mahkamah Agung RI Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik Lanjut
Pengaduan Masyarakat Jika anda menemukan dugaan pelanggaran "kode etik" di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya, Segera LAPORKAN melalui SIWAS Lanjut
SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK Aplikasi layanan pembuatan surat keterangan oleh Pengadilan : 1. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit 2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana 3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya 4. Surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, dan 5. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Lanjut
Survey IKM, IPAK dan Survey Harian Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) merupakan media survey secara elektronik yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi korupasi pengguna layanan Lanjut

 POPUP

INFORMASI PUBLIK TERHADAP PERKARA LALU LINTAS (TILANG)

Informasi Denda Tilang anda, silahkan memasukkan nama, atau nomor resi tilang atau nomor polisi. Pencarian dapat dilakukan hanya memasukkan potongan kata atau potongan nomor polisi misal R 2345 WH bisa hanya dengan 2345, atau pencarian nama Parno Sumitro, bisa dengan Parno Saja dst.....Kunjungi

 

Browser dianjurkan menggunakan Mozzila Firefox

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

aduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Maposbakum1hkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut
 

 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas