Sistem Informasi Penelusuran Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Lanjut
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan RI wilayah secara online Lanjut
Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan LANJUT
Delegasi Panggilan / Pemberitahuan Pengadilan Negeri Purwokerto Meninjaklanjuti Surat Dirjen Badilum No. 253/DJU/HM.02.3/2//2016 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Melalui Aplikasi SIPP, berikut kami sampaikan Tabel Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Wilayah Hukum LANJUT
Gugatan Sederhana / Small Claim Court Tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata di bawah Rp.200 Juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. (PERMA No.2 Tahun 2015) Lanjut
e-Court Mahkamah Agung RI Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik Lanjut
Pengaduan Masyarakat Jika anda menemukan dugaan pelanggaran "kode etik" di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya, Segera LAPORKAN melalui SIWAS Lanjut
SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK Aplikasi layanan pembuatan surat keterangan oleh Pengadilan : 1. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit 2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana 3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya 4. Surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, dan 5. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Lanjut

INFORMASI PUBLIK TERHADAP PERKARA LALU LINTAS (TILANG)

Informasi Denda Tilang anda, silahkan memasukkan nama, atau nomor resi tilang atau nomor polisi. Pencarian dapat dilakukan hanya memasukkan potongan kata atau potongan nomor polisi misal R 2345 WH bisa hanya dengan 2345, atau pencarian nama Parno Sumitro, bisa dengan Parno Saja dst.....Kunjungi

ZONA INTEGRITAS

IMG 20190228 WA0007

Download Dokumen Zona Integritas                                                                            

Browser dianjurkan menggunakan Mozzila Firefox

Informasi publik Pengadilan Negeri Purwokerto menampilkan informasi seputar Lembaga Peradilan yang meliputi lembaga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya. Selain dari informasi perkara juga menampilkan berbagai berita terupdate dari Mahkamah Agung RI.

LEBIH LANJUT

Di lajur index berita anda dapat membaca berita-berita terkini yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto Kegiatan-kegiatan yang diadakan di seputar Pengadilan Negeri Purwokerto maupun Kabupaten Banyumas. LEBIH LANJUT

jadwal sidangSebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Purwokerto menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime dan update.

LEBIH LANJUT

Para pencari keadilan silahkan menelusuri perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang merupakan aplikasi resmi Mahkamah Agung dan telah digunakan di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia.

LEBIH LANJUT

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

aduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Maposbakum1hkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut
 

 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas